Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 247
Juru bicara MK, Fajar Laksono mengaku telah menerima empat permohonan JR. Namun hingga
kini empat permohonan tersebut sidangnya belum teragendakan. "Ada empat permohonan,"
kata Fajar dikonfirmasi, Senin (26/10).
Fajar menyampaikan, pihaknya belum mengagendakan persidangan untuk empat permohonan
JR. Namun, dia tak menutup kemungkinan teknis agenda persidangan akan digabung, karena
objek permohannya sama. "Saya belum tahu, karena belum diagendakan. Mungkin saja
digabung," ujar Fajar.
Mengutip pada laman mkri.id Senin (26/10), permohonan JR terbaru dilayangkan oleh
masyarakat asal Papua yakni Zakarias Horota, Agustinus R Kambuaya dan Elias Patage. Dalam
permohonannya, mereka menduga proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan
tata tertib DPR.
Alasa permohonan JR ke MK, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses
penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Serta mendiskriminasikan
kesempatan pendidikan, karena menjadikan sebagai komoditas dengan menerapkan
komeesialisasi pendidikan.
Sebelumnya, mahasiswa asal Jawa Timur juga turut mengajukan permohonan JR ke MK. Mereka
adalah mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Elin Dian Sulistyowati, mahasiswa Universitas
Negeri Malang, Alin Septiana, mahasiswa STKIP Modern Ngawi, Ali Sujito dan seorang pelajar
SMK N 1 Ngawi Novita Widyana serta mantan buruh PKWT Hakiimi Irawan.
Para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja. Mereka memberikan
kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa.
Alasa mengajukan pengujian formal ke MK, karena menyesalkan tidak jelasnya draf UU Cipta
Kerja. Perubahan draf dengan jumlah halaman 905 menjadi 1.034 dinilai bukan terkait teknis
penulisan, namun perubahan tersebut terkait dengan substansi materi muatan. Hal ini
melanggar ketentuan norma Pasal 72 ayat 2 UU P3 beserta penjelasannya.
Selain itu, pemohon menilai pengiriman draf yang dikirim dari DPR ke Presiden sudah
kedaluwarsa. Sesuai peraturan, maksimal pengiriman draf adalah tujuh hari sejak Rapat
Paripurna pengesahan. Namun, kata pemohon, pengiriman draf itu sudah lewat tujuh hari
sebagaimana disyaratkan UU.
Oleh karena itu, para pemohon meminta MK mengambil keputusan tegas demi menjaga
tegaknya konstitusi. Sebab, proses pengujian ini menjadi sangat penting mengingat saat ini
sedang gencar-gencarnya hastag #MosiTidakPercaya yang disematkan kepada Presiden dan
DPR.
Dua gugatan sebelumnya juga telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat
Pekerja Singaperbangsa dan perseorangan yang merupakan karyawan kontrak, Dewa Putu Reza
dan Ayu Putri. Permohonan JR itu didaftarkan pada Senin (12/10). Kemudian, pemohon
perseorangan Dewa Putu Reza dan Ayu Putri.
Mereka mempersoalkan mempersoalkan Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas
perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja.
246
