Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 248
Sementara itu, Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja disebut pemohon menghapus Pasal 65 UU
Ketenagakerjaan yang berdampak terdapat syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan
dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.
Kemudian, Pasal 81 angka 25 menyebabkan upah minimum dari semula berdasarkan
produktivitas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya pertumbuhan ekonomi atau
inflasi. Kemudian angka 29 didalilkan pengusaha tidak diancam sanksi apabila memberi upah
lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
Alasan mengajukan JR, pemohon memandang penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang adil dan kepastian
hukum bagi pekerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Cipta Kerja.
( Editor : Dinarsa Kurniawan Reporter : Muhammad Ridwan.
247
