Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

Ringkasan

Setelah disahkan tiga minggu lalu dalam rapat paripurna, draf Undang-Undang Cipta Kerja terus
mengalami perubahan. Naskah resmi undang-undang yang disusun dengan mekanisme
omnibus law itu belum juga bisa diakses secara resmi.

Sementara, protes dan penolakan masih terus digaungkan agar Presiden Joko Widodo mencabut
UU Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

ADA PASAL UU CIPTA KERJA DIHAPUS SETELAH DISAHKAN DPR YANG
TERHORMAT, BELUM BISA DIAKSES HINGGA KINI

Setelah disahkan tiga minggu lalu dalam rapat paripurna, draf Undang-Undang Cipta Kerja terus
mengalami perubahan. Naskah resmi undang-undang yang disusun dengan mekanisme
omnibus law itu belum juga bisa diakses secara resmi. Sementara, protes dan penolakan masih
terus digaungkan agar Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja dengan menerbitkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Naskah pertama yang beredar yakni setebal 905 halaman yang diedarkan oleh pimpinan Badan
Legislasi DPR setelah Rapat Paripurna digelar pada 5 Oktober. Kemudian muncul naskah UU
Cipta Kerja versi kedua setebal 1.035 halaman yang beredar pada Senin (12/10/2020) pagi.

Selanjutnya muncul versi ketiga setebal 812 halaman yang beredar Senin malam. Ketua Badan
Legislasi DPR Supratman, Andi Agtas, mengakui adanya perubahan substansi dalam draf final
dengan draf yang beredar sebelumnya. Misalnya, Pasal 154A yang menurut Supratman
mengembalikan ketentuan PHK sesuai UU Ketenagakerjaan.

Namun ia menjelaskan, perubahan tersebut sesuai kesepakatan yang sudah diambil sebelumnya
dalam rapat panja, namun belum sempat ditulis di draf. Tak ada penambahan pasal baru yang
di luar kesepakatan rapat panja.

"Jadi itu adalah keputusan panja supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh panitia
kerja," ujar Supratman dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
(13/10/2020).

Sementara Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan, naskah yang diserahkan oleh DPR ke
Presiden terdiri atas 812 halaman. Menurut dia, naskah itu mengalami penyusutan halaman
karena perubahan format kertas yang digunakan. Naskah 812 halaman itu diantarkan Sekjen
DPR Indra Iskandar ke Sekretariat Negara, pada 14 Oktober.

Perubahan di Setneg Setelah diserahkan ke Istana, naskah UU Cipta Kerja kembali mengalami
perubahan. Perubahan ini diketahui setelah Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan
salinan draf UU Cipta Kerja ke Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah.

Wakil Ketua MUI Muhyiddin menyebut pihaknya mendapat naskah sejumlah 1.187 halaman
dalam bentuk hard copy dan soft copy. Belakangan soft copy naskah 1.187 halaman itu juga
beredar luas di kalangan wartawan.
242