Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 245
Dengan begitu, pasca-Rapat Paripurna, tak ada lagi perubahan substansi dalam naskah yang
telah disetujui bersama.
"Ketika DPR menyerahkan draf ke pemerintah, maka dianggap draf itu lah yang disetujui
bersama. Ternyata sampai ke Presiden diubah lagi. Nah ini yang tidak benar," kata dia.
Buruh dan mahasiswa akan demo lagi Hingga saat ini, UU Cipta Kerja terus menuai penolakan
karena isinya yang dianggap dapat memangkas hak pekerja dan hanya menguntungkan
pengusaha. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
pihaknya dan serikat buruh lainnya akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 1 November
2020 jika Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja.
Ia memperkirakan UU tersebut akan ditandatangani Jokowi pada 28 Oktober. Buruh tidak
langsung mendemo pada hari setelahnya mengingat ada libur panjang.
"Maka, 1 November kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh
Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran," kata
Said.
Menurut Said, aksi demo tersebut akan disertai dengan permohonan pengujian UU Cipta Kerja
atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumya, mahasiswa yang tergabung dalam
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga sudah mengultimatum Jokowi agar
segera membuat perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 8x24 jam.
"Apabila tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum ini
dikeluarkan, maka kami memastikan akan adanya gerakan besar dari mahasiswa seluruh
Indonesia yang membuat kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober
2020," ujar Koordinator BEM SI Remy Hastian saat membacakan ultimatum dalam aksi unjuk
rasa Selasa (20/10/2020).
(*).
244
