Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

JOKOWI DIPERKIRAKAN TEKEN UU CIPTAKER LUSA, 2 NOVEMBER KSPI DAN
SERIKAT BURUH LAINNYA GELAR AKSI NASIONAL

Presiden KSPI, Said Iqbal/Net

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan beberapa serikat buruh akan terus melakukan
aksi serentak nasional untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Berita terkait Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1
November Presiden KSPI Tantang Fraksi Demokrat Dan PKS Ajukan Legislative Review UU
Ciptaker KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker Ke DPR, Ini Alasannya

Berdasarkan informasi yang berkembang bahwa UU Ciptaker akan ditandatangani Presiden dan
diberi nomor paling lambat pada 28 Oktober 2020.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, di Ibukota DKI Jakarta, aksi akan melibatkan puluhan
ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana. Aksi digelar pada 2 November
2020.

"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal.

Pihaknya memperkirakan, Presiden Joko Widodo akan menandatangani UU Ciptaker dan
penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29-31 Oktober libur panjang,
sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan
berkas judicial review ke MK pada 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar MK membatalkan omnibus law UU Ciptaker dan meminta Presiden untuk mengeluarkan
Perpu untuk membatalkan UU tersebut.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200
kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 propinsi pada tanggal 9-10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan omnibus law UU Ciptaker melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD
1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan UU Ciptaker, dalam aksi 9-10 November juga akan disampaikan
tuntutan buruh lainnya, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di
seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan
200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1 November Selain
itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
318