Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 45
TRIPARTIT DIBERI WAKTU TIGA BULAN
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai uji materi di Mahkamah
Konstitusi (M K) merupakan solusi untuk mengoreksi Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Namun, Anwar menyatakan. saat ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap MK.
"MK mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat karena sikap dan perilaku para hakim." ujar
Anwar melalui keterangan tertulis. Senin (26/10).
Menurutnya. MK harus membuktikan bahwa lembaga tersebut, merupakan lembaga yang
independen. MK juga perlu membuktikan bahwa lembaganya tersebut benar-benar objektif dan
dapat diterima oleh masyarakat.
"MK harus membuktikan lembaganya independen dan tidak dapat ditekan pihak tertentu
termasuk pemerintah," kata Anwar.
Sementara itu, tripartit nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan
serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) mulai membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
turunan UU Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Ida Fauziyah mengatakan tripartit diberi waktu tiga bulan
untuk membahas aturan turunan UU Cipta Kerja.
Menurut Ida, dalam masa tiga bulan tersebut, pihaknya akan terus mengefektifkan dialog sosial
dan sosialisasi kepada stakeholder.
"Kita akan mengefektifkan tiga bulan tersebut tidak hanya teman-teman SP/SB dan pengusaha,
kami juga menyosialisasikan ke dinas ketenagakerjaan, akademisi, forum rektor, dan lainnya."
kata Menaker.
Ida mengatakan tripartit nasional dan akademisi lelah mulai membahas empat RPP pada Selasa
(20/10). (Tribunnews.com)
44
