Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

HARI INI, BURUH KEMBALI DEMO TUNTUT KENAIKAN UPAH

Sekitar 3.000 buruh di Jawa Barat akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8%. Mereka juga akan menuntut pembatalan omnibus law Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SP-SI)/Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, mengatakan, aksi unjuk rasa akan dilakukan
hari ini, Selasa (27/10/2020), di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung. Aksi unjuk rasa juga
akan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar.

"Aksi ini digelar berdasarkan hasil rapat serikat pekerja/serikat buruh di tingkat Jabar, “katanya,
melalui siaran pers yang diterima Senin (26/10/2020).

Seperti diketahui, pada 27 Oktober 2020 Pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan rapat pleno
untuk menentukan upah mini mim provinsi (UMP) 2021. UMP tersebut akan ditetapkan paling
lambat pada 1 November 2020 dan pada 21 November akan menetapkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK).

"Ada lima tuntutan yang akan kami sampaikan pada aksi unjuk rasa besok (hari ini)," tuturnya.

Pertama, menolak UMP 2021. Ia mengatakan, yang berlaku di Jawa Barat adalah UMK dan upah
minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). "Jadi, tidak membutuhkan UMP," tuturnya.
Tuntutan kedua, agar pemerintah menetapkan UMK 2021 dengan kenaikan minimal 8%. Dasar
pertimbangannya, kenaikan upah dalam 5 tahun terakhir sejak adanya PP Nomor 78 pada 2015
rata-rata 5%.

"Pertimbangan kedua adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021, “katanya. Pasalnya,
walaupun UMK 2021 ditetapkan 2020, tapi berlaku Januari 2021.

Oleh karena itu, ia menilai, perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 bisa
dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum 2021.

Tuntutan ketiga, revisi SK UMSK Bekasi dan Bogor 2020. Alasannya, UMSK yang ditetapkan
gubernur tak sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota Bekasi dan Bogor.
Tuntutan keempat, agar pemerintah menetapkan UMSK Karawang 2020 sesuai rekomendasi
bupati. Buruh menilai, hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi (Depenprov) Jabar kemarin
tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang.

Tuntutan kelima, presiden segera menerbitkan Perppu untuk mencabut atau membatalkan UU
Cipta Kerja. Buruh menilai, UU Cipta Kerja cacat formil dan materiel serta sangat merugikan
kaum buruh.

"Saat ini, kami sedang mempersiapkan aksi secara serentak di setiap daerah. Agendanya
meminta bupati/wali kota untuk merekomendasikan kenaikan UMK 2021 minimal 8% kepada
Gubernur Jabar," katanya.

Buruh juga sedang mempersiapkan aksi secara nasional menolak Undang-Undang Cipta Kerja
dan menolak keinginan pemerintah dan pengusaha untuk tidak ada kenaikkan upah tahun 2021.
(Ai Ri-ka Rachma wati) * * *

47