Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 52
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut
merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh serikat pekerja serikat buruh se Jawa Barat,
Minggu (25/10/2020).
Dalam kesepakatan rapat bersama tersebut, sedikitnya tiga ribuan pekerja/buruh akan
menggelar unjuk rasa di Gedung Sate, DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Barat, dengan titik kumpul aksi berada di Monumen Perjuangan (Monju).
"Estimasi buruh/pekerja yang akan ikut dalam aksi ini mencapai 3.000-an karena sudah ada
surat keputusan bersama Nomor: khusus/SP/SB/JB/XI/2020, yang menginstruksikan kepada
setiap pengurus dan perwakilan anggota serikat pekerja/buruh se-Jawa Barat, untuk
mengirimkan minimal 10 persen dari jumlah anggotanya masing-masing, mulai jam 08.00
sampai selesai," ujar Muhamad Sidarta saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin
(26/10/2020).
Menurutnya, dalam aksi tersebut, para peserta aksi akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di
antaranya menolak UMP tahun 2021, menetapkan kenaikan UMK minimal delapan persen, revisi
SK UMSK Tahun 2020 Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, menetapkan UMSK
2020 Karawang sesuai rekomendasi Bupati, dan membatalkan/cabut Omnibus Law UU Cipta
Kerja yang telah disahkan.
Rangkaian unjuk rasa akan berlanjut pada 5 November 2020 di Istana Presiden, dengan agenda
tuntutan pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang diikuti minimal seratus orang
perwakilan dari tiap federasi.
"Selain itu, pada tanggal 9 Nopember 2020 aksi batalkan Omnibus Law akan berlanjut di DPR
RI dan di sejumlah daerah lainnya. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut setelah aksi 27 Oktober
2020," ucap Muhamad Sidarta.
51
