Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

BURUH RENCANAKAN AKSI 2 NOVEMBER

Serikat buruh berencana menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) pada
2 November mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengatakan, aksi serentak nasional ini dilakukan jika Presiden. Joko Widodo sudah
menandatangani UU yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

"Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, berdasarkan
informasi yang berkembang bahwa akan ditandatangani 28 Oktober 2020, maka KSPI dan
beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,"
kata Said Iqbal, Senin (25/10).

Di Jakarta, aksi diklaim akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah
Konstitusi dan Istana Negara. KSPI memperkirakan, Presiden akan menandatangani UU Cipta
Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara, pada 29-31 Oktober ada libur
panjang sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan
menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 2 November 2020.

Pada saat penyerahan berkas uji materi di MK inilah, buruh melakukan aksi nasional dengan
tuntutan agar MK membatalkan UU Ciptaker dan meminta Presiden mengeluarkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (perppu). "Aksi nasional buruh pada 2 November
tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu
buruh. Sedangkan, aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi di ikuti puluhan ribu buruh," kata
Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada 9 sampai 10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR harus melakukan pencabutan
UU Ciptaker melalui proses legislative reuiew sesuai mekanisme UUD 1945 P353! 20, 21, dan
22 A serta UU PPP. "Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non-
iriolence'. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi tidak boleh
anarkis dan harus damai serta tertib," ujar Said Iqbal mengeklaim.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M D
menegaskan, pembuatan UU Ciptaker tidak buru-buru. Pembahasannya, kata dia, sudah
dilakukan selama satu tahun ke belakang jika dilihat dari rencana presiden hingga selesai di
DPR. "Pembahasannya sebenarnya sudah setahun sampai sekarang ini, kalau dilihat dari
rencana presiden sampai pembahasan di DPR. Jadi, kalau dibilang buru-buru, tidak juga," ujar
Mahftid dalam wawancara di salah satu stasiun televisi, Ahad (25/10) malam.

Dia mengatakan, omnibus law sudah disebut Presiden Jokowi saat dilantik pada 20 Oktober
2019. Setelah itu, pada Februari 2020 rancangan UU Ciptaker sudah masuk ke DPR untuk
kemudian dibahas selama delapan bulan terakhir. Hingga akhirnya diketok palu pada Oktober
2020.

Presiden.Joko Widodo (Jo-kowi) beralasan, omnibus law dibutuhkan dalam reformasi struktural
dan membenahi regulasi serta birokrasi secara besar-besaran di Indonesia.

dessy suciat 1 saputri ed: agus raha rjo

56