Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 56
Judul Buruh Rencanakan Aksi 2 November
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Arif Satrio Nugroho
Tanggal 2020-10-27 05:09:00
Ukuran 244x112mmk
Warna Warna
AD Value Rp 185.440.000
News Value Rp 556.320.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Bilamana UU Cipta Kerja
ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, berdasarkan informasi yang berkembang
bahwa akan ditandatangani 28 Oktober 2020, maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan
melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Aksi nasional buruh pada
2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota yang diikuti
ratusan ribu buruh. Sedangkan, aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi di- ikuti puluhan ribu
buruh
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Aksi KSPI dan serikat
buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non-iriolence'. Aksi ini diselenggarakan secara
terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib
negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan)
Pembahasannya sebenarnya sudah setahun sampai sekarang ini, kalau dilihat dari rencana
presiden sampai pembahasan di DPR. Jadi, kalau dibilang buru-buru, tidak juga
Ringkasan
Serikat buruh berencana menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) pada
2 November mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengatakan, aksi serentak nasional ini dilakukan jika Presiden.Joko Widodo sudah
menandatangani UU yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu.
"Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, berdasarkan
informasi yang berkembang bahwa akan ditandatangani 28 Oktober 2020, maka KSPI dan
beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,"
kata Said Iqbal, Senin (25/10).
55
