Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

UMP JAWA BARAT DIUMUMKAN HARI INI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengumumkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jabar
2021 pada Selasa (27/10/2020) ini. Waktu pengumuman UMP yang biasanya dilaksanakan pada
1 November dimajukan pada tanggal 27 Oktober mengingat pada tanggal 28 Oktober hingga 1
November cuti bersama sehingga hari kerja terakhir pada 27 Oktober.

Seiring dengan rencana penetapan UMP Jabar 2021, serikat buruh pun berencana untuk
menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate maupun di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jawa Barat.

Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, UMP itu wajib ditetapkan oleh
gubernur itu paling lambat 1 November untuk ditetapkan dan diumumkan. Namun karena libur
atau cuti bersama mulai Rabu, maka otomatis waktu kerja terakhir Selasa ini.

"Selama ini penatapan UMP berdasarkan PP78/2015 harusnya menggunakan faktor kebutuhan
hidup layak (KHL). Tapi saat ini BPS belum menerbitkan KHL tersebut kemungkinan dikarenakan
amanat soal KHL yang ada dari Permenakar 18/2020 baru awal Oktober ditetapkan sehingga
BPS belum siap," kata Rachmat pada "PR", Senin (26/10/2020).

Dia berharap, Selasa ini keputusan dari BPS sudah ada. Di sisi lain, jika KHL tidak kunjung
muncul, pihaknya menunggu keputusan dari Kemenaker yang Senin ini menggelar rapat formula
perhitungan UMP 2021.

"UMP itu safety net Di PP 78/2015 UMP itu dihitung berdasarkan UMP tahun berjalan dikali
penambahan inflasi dan PDRB. Kalau inflasi Jabar tahun lalu 3,5% sekarang 1,5% sampai 2%,
yang parah PDRB anjlok besar jadinya minus. Kalau minus kan kasian juga bakal lebih kecil dari
UMP 2020 yang Rp 1,8 juta itu," ucap dia.

Dengan adanya kabar buruh akan melakukan demonstrasi UMP, pihaknya jelas keberatan.
Pasalnya dalam regulasi menyatakan gubernur wajib menetapkan UMP, jangan sampai
kabupaten kota menetapkan lebih rendah dari UMP. "Kalau gubernur tidak menetapkan UMP
nanti gubernur mendapat sanksi, kan setiap peraturan pemerintah harus dilaksanakan
pemerintah daerah,"ucap dia.

Meski demikian, pihaknya akan siapkan perhitungan alternatif. Pihaknya bisa mengakomodasi
sesuai usulan Apindo yaitu UMP 2021 tidak naik atau nilainya tetap seperti UMP 2020. (Novianti
Nurulliah)***

53