Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 51
Judul Hari ini, 3.000-an Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja se-Jabar
Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/27/hari-ini-3000-an-buruh-dari-
konfederasi-serikat-pekerja-se-jabar-kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa
Jurnalis Cipta Permana
Tanggal 2020-10-27 05:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Estimasi buruh/pekerja
yang akan ikut dalam aksi ini mencapai 3.000-an karena sudah ada surat keputusan bersama
Nomor: khusus/SP/SB/JB/XI/2020, yang menginstruksikan kepada setiap pengurus dan
perwakilan anggota serikat pekerja/buruh se-Jawa Barat, untuk mengirimkan minimal 10 persen
dari jumlah anggotanya masing-masing, mulai jam 08.00 sampai selesai,
negative - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Selain itu, pada tanggal 9
Nopember 2020 aksi batalkan Omnibus Law akan berlanjut di DPR RI dan di sejumlah daerah
lainnya. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut setelah aksi 27 Oktober 2020
Ringkasan
Ribuan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja di Jawa Barat akan kembali menggelar
aksi unjuk rasa pada Selasa (27/10/2020) pagi. Aksi turun ke jalan tersebut dilakukan dalam
rangka menyikapi rencana penerapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2020,
kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021, dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) Bekasi, Bogor, dan Karawang yang bermasalah dan penolakan Omnibus
Law UU Cipta Kerja.
HARI INI, 3.000-AN BURUH DARI KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SE-JABAR
KEMBALI GELAR AKSI UNJUK RASA
Ribuan buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja di Jawa Barat akan kembali menggelar
aksi unjuk rasa pada Selasa (27/10/2020) pagi. Aksi turun ke jalan tersebut dilakukan dalam
rangka menyikapi rencana penerapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2020,
kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021, dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) Bekasi, Bogor, dan Karawang yang bermasalah dan penolakan Omnibus
Law UU Cipta Kerja.
50
