Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 114
Title THR PEKERJA AKAN DITUNDA, PNS TETAP CAIR
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 04 Mei 2020
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/04/thr-pekerja-akan-ditund a-pns-tetap-
Page/URL
cair
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Pemerintah mengakomodir keluhan perusahaan dengan menyiapkan
regulasi penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (RHR) untuk para pekerja
menyusul dampak pandemi Coronavirus disease (Covid-19).
Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan sedang membuat regulasi agar
perusahaan dapat menunda membayar THR pekerja. Hal itu disampaikan Menteri
Koordinator Perekekonomian Airlangga Hartanto di kantor DPP Partai Golkar,
Jakarta, Minggu (3/5).
Menurut Airlangga, langkah itu dimaksudkan agar perusahaan tak melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerja saat pandemi Covid-19.
"Salah satu yang sedang disiapkan pemerintah adalah penundaan pembayaran
THR," kata Airlangga Airlangga memastikan regulasi yang akan dibuat itu tidak
akan menghapus kewajiban perusahaan membayar THR para pekerja.
"THR itu adalah sebuah kewajiban secara hukum dan tentu itu diharapkan bisa
dilaksanakan kalau penundaan itu tentunya dilunasi sebelum akhir tahun," ujarnya.
Airlangga mengaku telah menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
untuk membuat regulasi terkait hal itu. "Jadi Menaker sedang menyiapkan
regulasinya," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku menerima banyak
keluhan dari sejumlah pengusaha yang menyampaikan tidak mampu membayarkan
THR pekerja. Namun, para pengusaha itu tidak menyertakan data valid kemampuan
perusahaan. Lantas, para pengusaha tersebut lalu meminta relaksasi iuran
Jamsostek kepada pemerintah.
Dari keluhan itu, pemerintah menyetujui relaksasi iuran Jamsostek sebesar 90
persen dari iuran normal. Ida berharap dengan adanya relaksasi tersebut, maka
perusahaan akan membayarkan THR para pekerja.
"Harapan kami, jika relaksasi itu diberikan kami berharap teman teman pengusaha
mampu memenuhi kewajiban THR tersebut," katanya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan sebanyak 116.705
perusahaan telah meminta relaksasi pembayaran iuran Jamsostek. Lantas,
Page 113 of 203.