Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 115
pemerintah memutuskan memberikan sejumlah insentif kepada perusahaan dan
pekerja untuk meringankan beban akibat dampak pandemi Covid-19.
Satu di antaranya pemberian relaksasi iuran Jamsostek sebesar 90 persen selama
tiga bulan dan memungkinkan diperpanjang untuk iuran jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian.
Pemerintah juga menyepakati menggelontorkan dana Rp2,6 triliun untuk menalangi
program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Rp1,3 triliun untuk iuran jaminan
kematian (JKM) serta Rp8,74 triliun untuk penundaan iuran jaminan pensiun (JP)
selama tiga bulan.
"Jadi dengan relaksasi jamsostek ini melalui RPP atau Rancangan Peraturan
Pemerintah ini jumlahnya sekitar Rp12,36 triliun. Selain itu tadi dibahas terkait
relaksasi dalam arti bagaimana BPJS bisa berpartisipasi terkait dengan THR," kata
Airlangga.
Berbeda nasib dengan pekerja swasta, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri
Mulyani menyatakan THR untuk PNS serta anggota TNI dan Polri, akan diberikan
sesuai jadwal pada tahun ini. THR tersebut akan dibayarkan paling cepat 10 hari
kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Jika mengacu Hari Lebaran
jatuh pada 24 Mei, maka pencairan THR dengan masa 10 hari kerja itu akan jatuh
pada Jumat, 8 Mei 2020, atau Jumat pekan depan.
"THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya. Dalam hal THR
tersebut belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya,"
tulis Sri Mulyani dalam salinan surat, Sabtu (2/5) malam.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan THR yang
diberikan hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan.
Sedangkan tunjangan kinerja tidak diberikan.
"Tidak termasuk tunjangan kinerja yang 2 tahun belakangan ini selalu ditambahkan
dalam komponen perhitungan THR," kata Askolani, pekan lalu.
Rincian besaran THR PNS dan angota TNI-Polri juga sudah ditentukan yang nilainya
berkurang karena pandemi Covid-19. Selain itu, tidak semua PNS menerima THR
tahun ini, hanya PNS Golongan 1,2 dan 3 dan semua pensiunan yang menerima.
Sementara itu nasib pencairan gaji ke-13 bagi PNS dan anggota TNI-Polri dipastikan
akan molor dari jadwal. Molornya pencairan gaji ke-13 dan berkurangnya nilai THR
PNS dan anggota TNI-Polri karena pemerintah mengalihkan dananya untuk
menanggulangi Covid-19.
Sementara itu, THR untuk pejabat Eselon II ke atas, termasuk menteri, presiden,
dan wakil presiden, serta anggota MPR, DPR, dan DPD tidak diberikan.
Penghilangan THR kepada golongan ini membuat negara hemat anggaran Rp5,5
triliun pada tahun ini. (Tribun network/yud/fik/cnnindonesia/surya).
Page 114 of 203.
