Page 92 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 AGUSTUS 2019
P. 92
mendorong investasi. Kalau ingin mendorong investasi, mestinya UU tentang
investasi. Tapi, kalau tenaga kerja, itu kan spiritnya adalah melindungi dan
meningkatkan jaminan kerja," katanya.
Abdullah menilai, pemerintah sendiri belum melakukan dialog secara komprehensif
dengan serikat pekerja terkait revisi UU tersebut. Ia menambahkan, organisasi
pengusaha telah berulang kali melakukan cara-cara untuk mengupayakan revisi UU
Ketenagakerjaan.
"Asosiasi pengusaha mencoba menggulirkan kembali keinginan untuk merevisi UU
Ketenagakerjaan dengan membuat opini kepada presiden bahwa UU ini termasuk
yang menghambat dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Padahal, itu semua
belum tentu kebenarannya," ujar dia.
Kanebo kering
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menganggap UU
Ketenagakerjaan saat ini banyak "bolong-bolong". Hal itu dilihat dari adanya
perubahan-perubahan pasal akibat judicial review. Ia menyebutkan, sudah ada
sekitar 32 kali UU Ketenagakerjaan masuk ke dalam judicial review.
"Tentu ini menjadi kepentingan bersama untuk memastikan kita mempunyai
ekosistem tenaga kerja yang baik sehingga investasi, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi," tuturnya di Istana
Kepresidenan, Senin, 25 Juni 2019.
Ia menyebutkan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah terkait industri padat
karya. "(Industri padat karya) memiliki beban yang berat sehingga mereka perlu ada
semacam insentif atau semacam ekosistem yang bisa membuat mereka lebih leluasa
bergerak," kata dia.
Selama ini, ujarnya, terdapat ketakutan dari pelaku industri padat karya untuk
Page 91 of 113.
