Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

SYARAT PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI 2021, TERDAFTAR BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN BERADA DI PPKM LEVEL 4
Pemerintah memastikan akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji bagi para
pekerja/buruh di 2021.

Ada beberapa kriteria atau persyarat yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan BLT
subsidi gaji 2021.

Adapun besaran BLT subsidi gaji atau yang disebut subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU)
ini yakni Rp 1 juta yang bakal diberikan sekaligus melalui transfer bank.

Dikutip dari Kemnaker.go.id, adapun kriteria atau syarat penerima BLT Subsidi Gaji 2021 sebagai
berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI).

- Pekerja/Buruh penerima Upah di bawah Rp3,5 juta atau UMK setempat.
- Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan.

- Berada di Zona PPKM Level 4.

- Pekerja/buruh pada sektor industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa
Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan alasan menggunakan data dari BPJS
Ketenagakerjaan dalam pemberian BLT subsidi gaji.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap."

"Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan
subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelas Menaker Ida, Rabu (21/7/2021) dikutip
Tribunnews.com dari Kemnaker.go.id.

Selain terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan, calon penerima Bantuan Subsidi
Upah/Gaji (BSU) juga berada di Zona PPKM Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
No 20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021.

Kemudian kriteria selanjutnya yakni peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi
Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara untuk pekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta, Ida mengatakan
akan menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah.

"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta, maka
menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," jelasnya.

Menaker berharap bantuan subsidi upah ini dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat
pandemi Covid-19. Kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan
hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh."

109