Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 108

Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra
              kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang.
              Ketiga,  program  bantuan  produktif  usaha  mikro  yang  mencapai  12  juta  orang.  Keempat,
              berbagai program padat karya di Kementerian/Lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.

              "Keempat  program  tersebut  merupakan  wujud  keseriusan  Kemnaker  sebagai  salah  satu
              pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19
              di sektor ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah.

              Menaker  Ida  Fauziyah  menambahkan,  pihaknya  juga  banyak  meluncurkan  progran  dalam
              penanganan dampak Covid-19 pada tahun 2020 lalu.

              Yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training yang mencapai 121 ribu orang, pelatihan
              peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi yang mencapai
              hampir 750 ribu orang.

              Program  lainnya  terkait  jaring  pengaman  perluasan  kesempatan  kerja  seperti  program
              wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.

              Tak ketinggalan, Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di
              tengah pandemi, dengan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam maupun di luar
              negeri.

              "Jika kita total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi
              jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19,
              yang menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang," ujar Menaker Ida.

              Menaker  Ida  menjelaskan,  untuk  memastikan  investasi  dapat  menyerap  tenaga  kerja  secara
              optimal, maka pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan
              perizinan investasi.

              Hal  ini  diperlukan  agar  investasi  yang  bisa  dilakukan  benar-benar  sesuai  kebutuhan  dan
              keunggulan  karakteristik  masing-masing  daerah,  serta  bisa  memberikan  kontribusi  maksimal
              bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.

              Politisi  PKB  itu  mencontohkan,  program  pengembangan  daerah  pariwisata  super  prioritas,
              Kemnaker melalui BLK ikut terlibat dalam pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada

              "Pemerintah  juga  menjalankan  strategi  kolaborasi  lintas  sektoral  dalam  hal  pengembangan
              investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya
              melibatkan berbagai K/L," kata Ida Fauziyah. rmol news logo article






















                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113