Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 103
"Pekerja yang berhak menerima subsidi upah Rp 1 juta tersebut adalah mereka yang bekerja di
sektor non esensial. Pekerja juga harus sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji
Rp 3,5 juta ke bawah per bulan. Selain itu, lokasi kerjanya masuk kategori PPKM Level 4,” kata
Senator Jawa Timur itu.
Sejak awal pelaksanaan PPKM, LaNyalla sudah menyoroti kemungkinan terjadinya PHK massal.
Sebab tidak semua perusahaan bisa menerapkan metode work from home (WFH) atau bekerja
dari rumah.
Sedangkan saat PPKM Darurat, operasional perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal tidak
diperbolehkan.
"Jadi memang harus ada antisipasi dari pemerintah. Program subsidi upah ini bisa menjadi salah
satu antisipasi tersebut, meski harus ada beberapa upaya lagi yang harus dilakukan,” ucap
LaNyalla.
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyoroti informasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) yang menyatakan opsi PHK mulai dibicarakan para pengusaha kepada pekerjanya
akibat PPKM.
Pengurangan karyawan memang sudah dilakukan pengusaha, mulai dari merumahkan
karyawan, ataupun memutus para pegawai kontrak. Hal tersebut terjadi lantaran pengusaha
semakin sulit untuk membayar gaji karyawan, apalagi untuk karyawan yang dirumahkan. Salah
satunya adalah para pengusaha mal karena ada larangan beroperasi selama PPKM Darurat.
"Saya memahami kondisi yang sedang dialami. Namun sekali lagi saya mengimbau kepada para
pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Pengusaha bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk
mencari solusi paling baik," jelasnya.
102
