Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 138
Namun Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya
masih terus mematangkan kebijakan penyaluran BSU.
Ia melanjutkan bahwa kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor
ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," kata Menaker Ida Fauziyah, Kamis (22/7/2021).
Ida Fauziyah berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena
pembatasan jam kerja.
Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp8 Triliun.
Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelas
Menaker Ida.
BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.
Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI);
Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 terkait PPKM.
Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan upah dibawah Rp3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp. 3,5 juta maka
menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida.
Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri
barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi,
aneka industri, properti dan real estate.
Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp1 Juta diberikan sekaligus melalui
transfer bank.
"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap
pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi COVID-19," kata Menaker Ida.
137
