Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 142

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
              di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida.
              Nantinya,  BSU  akan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker)  yang
              menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
              Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

              Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI);
              Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
              masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

              "BPJS  Ketenagakerjaan  dipilih  sebagai  sumber  data,  mengingat  saat  ini  data  BPJS
              Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
              oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelas
              Menaker Ida.

              Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
              Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  No.20  Tahun  2021  jo  Nomor  23  Tahun  2021  tentang
              Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Berbasis  Mikro  Dan  Mengoptimalkan  Posko
              Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian
              Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
              Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
              berdasarkan upah dibawah Rp3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja
              kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              "Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp3,5 juta maka menggunakan
              UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida.

              Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri
              barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi,
              aneka industri, properti dan real estate.

              Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp1 Juta diberikan sekaligus melalui
              transfer bank.

              "Sekali  lagi  saya  tekankan  bahwa  BSU  merupakan  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap
              pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi COVID-19," kata Menaker Ida.(*)

























                                                           141
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147