Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

APRINDO: PENGUSAHA BESAR JUGA HARUS DIBANTU, JANGAN PEDAGANG KECIL
SAJA
Sejumlah pengusaha merasa tak pernah dilibatkan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan
selama pandemi Covid-19. Salah satunya para pengusaha yang tergabung dalam Assosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Ketua Umum Assosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey merasa
seperti anak tiri yang tak diperhatikan pemerintah selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada korporasi karena dianggap memiliki
kekuatan cadangan dana besar sehingga tidak menjadi perhatian khusus pemerintah.

Roy menilai selama ini kebijakan pemerintah hanya memikirkan sektor perdagangan masyarakat
kecil saja, tanpa memerhatikan pengusaha korporasi.
"Kita tidak mempermasalahkan mereka (SME tradisional) karena memang harus dibantu, tapi
yangg besar juga harus dibantu," kata Roy dalam diskusi bersama media, Jakarta, Kamis
(22/7/2021).

Seharusnya, kata Roy pemerintah juga memberikan perhatian kepada korporasi. Sebab bila
dibiarkan berjuang sendirian, korporasi bisa bangkut dan tutup. Investor pun bisa angkat kaki.

"Kalau korporasi (pengusaha) besar tidak dibantu ketika bangkrut, tutup dan dipailitkan, investor
hengkang," kata dia.

Dampak yang Lebih Besar

Dampak yang lebih besar pun menanti. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai pun tak bisa
terhindarkan. "Dampak multiplier effect to big to fail akan terjadi ekonomi tahun 30-nan,
ekonomi hancur di dunia," sambungnya.

Tahun lalu, korporasi masih bisa mengandalkan cadangan dana untuk bertahan. Membayar
berbagai kewajiban ditengah pendapatan yang minim. Namun memasuki tahun 2021, dana
cadangan pun kian menipis, bahkan beberapa sudah ada yang habis. Terpaksa gulung tikar
karena tak sanggup lagi bertahan.

"Kita udah enggak ada cadangan, kami udah terdampak," kata dia.

Sementara itu, Roy korporasi juga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Khususnya
korporasi peritel modern yang tidak bisa mendapatkan keringanan restruktrisasi kredit karena
bukan sektor prioritas.

"Jadi sering kali di (aturan) PPKM ini tidak ada bantuan untuk korporasi sektor swalayan. Dalam
hal ini karena yang dilihat hanya sektor bawah. Sementara kita harus menjaga sektor bawah
tetap terjaga ada tenaga kerja," kata dia mengakhiri.

143