Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 299

ADA BSU RP 1 JUTA BUAT 8,8 JUTA PEKERJA, SRI MULYANI LARANG PERUSAHAAN
              LAKUKAN PHK
              Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi gaji (BSU) Rp 1 juta kepada pekerja dengan gaji
              maksimum Rp 3,5 juta.

              Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan dana Rp 8,8
              triliun  untuk  8,8  juta  pekerja  dari  Rp  10  triliun  yang  dianggarkan.  Bantuan  diberikan  untuk
              menurunkan angka PHK di industri, sebagai akibat dari PPKM Darurat dan PPKM Level 4.

              "Tambahan untuk para pekerja yang upahnya Rp 3,5 juta dengan catatan perusahaan tidak
              boleh melakukan PHK. Program tambahan Rp 10 triliun untuk mencegah tidak terjadinya PHK,"
              kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (22/7/2021).

              Bendahara Negara ini mengungkap, pemerintah selektif memilih pekerja yang bakal mendapat
              bantuan.

              Pekerja tersebut adalah pekerja di luar sektor esensial dan kritikal yang terdampak oleh PPKM
              level 4 sehingga terjadi pengurangan jam kerja sampai dirumahkan.

              "Perusahaan  mendaftarkan  atau  pekerjanya  sudah  ada  dalam  daftar  BPJS  Ketenagakerjaan,
              tidak di-PHK namun pekerja menghadapi kondisi tekanan karena non kritikal, sementara ada di
              level 4 dari PPKM sehingga jam kerja menurun atau dirumahkan, namun tidak di PHK," ungkap
              dia.
              Kriteria lainnya adalah pekerja harus sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
              pada akhir Juni 2021.

              Pekerja di sektor non-esensial dan non-kritikal ini bakal mendapat subsidi gaji Rp 500.000 untuk
              dua bulan dalam sekali pencairan.

              "Sisa anggaran yang kita alokasikan (Rp 10 triliun) untuk pekerja akan dipakai untuk tambahan
              Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja jadi ditambah menjadi Rp 21 triliun (dari sebelumnya
              Rp 20 triliun) sehingga jumlah mereka yang dapat bisa meningkat," pungkas Sri Mulyani.

              Sebelumnya  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan,  bantuan  hanya  diberikan
              kepada pekerja yang berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa
              pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate.

              Bagi  pekerja  yang  memenuhi  kriteria,  Ida  mendorong  pekerja  segera  memberikan  nomor
              rekening kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              "Kita sudah punya pengalaman. Mudah-mudahan dengan subsidi membantu para pekerja di luar
              sektor kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktifitas masyarakat," sebut Ida
              dalam konferensi pers yang sama.

















                                                           298
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304