Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 322
Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Dalam peraturan yang resmi
berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai
bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.
PPKM-DARURAT, MENKUMHAM LARANG TKA MASUK INDONESIA
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing
yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Perluasan ini tertuang dalam Permenkumham
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam
Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya
datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah
Air.
"Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah
Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik
dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing
dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat
angkutnya," kata Yasonna dalam keterangan pers yang diterima RRI.co.id, Kamis (22/7/2021).
"Dengan demikian, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek
strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia
sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke
Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19," tambahnya.
Adapun Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020
Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Di sisi lain, Yasonna juga
menyebutkan bahwa orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut
juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia.
"Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya
bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tak
lepas dari kesepakatan dengan Kemenlu dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26
Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemenlu dan Kemenhub," kata Yasonna.
"Koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait ini akan juga dilakukan soal orang asing
yang masih boleh masuk ke Indonesia sesuai aturan yang baru, misalnya koordinasi dengan
Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas. Adapun orang
asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam
Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari
kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19," jelas politikus
PDI Perjuangan tersebut. (imr)
321
