Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya serta membantu pekerja yang
dirumahkan.

CEGAH PHK, PEMERINTAH LUNCURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA

Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan berupa subsidi
gaji/upah bagi pekerja/ buruh (BSU) pada tahun ini. Bantuan itu diharapkan dapat mencegah
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19.
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa kebijakan BSU dikeluarkan untuk
mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya serta membantu pekerja
yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," kata Menaker Ida melalui
Siaran Pers Biro Humas, Rabu (21/7).

Dengan adanya BSU, Menaker Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang sehingga
pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi
bersama di tengah pandemi.

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga sehingga sekali lagi, PI IK dapat terhindarkan," tegas Menaker Ida.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp
8 triliun. "Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses skrining data yang sesuai dengan
kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.

Nanti BSU diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang menetapkan
pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah/upah bagi pekerja buruh dalam
penanganan dampak Coronavirus disease (Covid-19) dan PPKM tahun 2021.

Kriteria pekerja/buruh yang mendapat BSU, antara lain, warga negara Indonesia (WNI);
pekerja/buruh penerima upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah se bagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,"
jelas Menaker Ida.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2021jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Persebaran Coronavirus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasar upah di bawah Rp 3.500.000 sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan. "Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di
atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," lanjutnya.

Kriteria terakhir adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM. Antara lain, industri
barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi,
45