Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 52
Judul BANTUAN JANGAN MELESET
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-07-23 03:57:00
Ukuran 351x187mmk
Warna Warna
AD Value Rp 219.375.000
News Value Rp 658.125.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kebijakan subsidi upah perlu terus dimatangkan agar penyalurannya bisa dilakukan secara tepat
sasaran. Sinkronisasi data penerima menjadi kunci. Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah
melakukan peninjauan kembali data pekerja yang akan menjadi sasaran penyaluran bantuan
subsidi upah. Dengan hanya mematok pekerja berpendapatan Rp3,5 juta per bulan dari BPJS
Ketenagakerjaan, penyaluran dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran.
BANTUAN JANGAN MELESET
Kebijakan subsidi upah perlu terus dimatangkan agar penyalurannya bisa dilakukan secara tepat
sasaran. Sinkronisasi data penerima menjadi kunci.
Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali data pekerja yang
akan menjadi sasaran penyaluran bantuan subsidi upah. Dengan hanya mematok pekerja
berpendapatan Rp3,5 juta per bulan dari BPJS Ketenagakerjaan, penyaluran dikhawatirkan tidak
akan tepat sasaran.
Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz
Wuhadji mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi data antar pemangku kepentingan.
"Seharusnya data itu cukup disinkronisasi antara satu stake-holder dengan yang lain untuk
diverifikasi sehingga bisa tepat sasaran," ujar Adi, Kamis (22/7).
Upaya sinkronisasi tersebut dinilai sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab, kata Adi, sejak jauh-
jauh hari komunikasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), BPJS Ketenagakerjaan,
Kadin, dan serikat pekerja sudah terjalin.
Dalam proses pengumpulan data penerima bantuan subsidi upah, Adi mempertanyakan nasib
pekerja yang tidak aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan karena kesulitan mengiur.
Sebabnya, terjadi kondisi force majeur setelah pemerintah menerapkan Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli lalu.
51
