Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 53
Lebih jauh, dia mengatakan pemerintah juga mesti cermat dalam memperhatikan pekerja yang
terdampak secara sektoral. Sebagaimana diketahui, sejumlah sektor usaha memang mengalami
dampak yang cukup dahsyat akibat penerapan PPKM.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menilai penyaluran
secara terpisah seperti yang dilakukan tahun lalu tidak membantu perusahaan yang terdampak
akibat Covid-19. Sebab, subsidi upah yang disalurkan tidak mengurangi beban perusahaan dalam
membayar upah pekerja.
"Pelaku usaha maunya subsidi upah menjadi bagian dari gaji. Dengan kata lain, subsidi upah
dimasukkan ke komponen gaji," ujar llariyadi.
Selain itu, dia juga melihat kemungkinan penyaluran yang tidak tepat sasaran dengan
menjadikan batas upah senilai Rp3,5 juta sebagai parameter.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengatakan pekerja terdampak pandemi di 'teriah Air jumlahnya diestimasi tidak sampai 8 juta
orang jika pengawas ketenagakerjaan melakukan pendataan secara langsung.
"Selain penyalurannya lebih tepat sasaran, penggunaan anggaran juga bisa lebih efisien," kata
Timboel.
Pemerintah pun diharapkan bisa lebih proaktif dalam mengumpulkan data pekerja yang benar-
benar terdampak menggunakan perangkat yang tersedia. Dengan demikian, pemerintah bisa
memperoleh data primer yang kemudian disimpan di database Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (Sisnaker).
"Jadi, penyaluran bukan berdasarkan gaji, tapi benar-benar berdasarkan dampak yang dirasakan
pekerja," tegasnya.
SUSUN RENCANA
Di sisi lain, pemerintah tengah mematangkan kebijakan mengenai penyaluran subsidi upah 2021
yang disusun dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kebijakan tersebut terus dimatangkan
dengan tujuan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta membantu
pekerja yang dirumahkan atau mengalami pengurangan pendapatan.
Ida menjelaskan terdapat pekerja di sejumlah sektor yang terdampak akibat PPKM, antara lain
industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, transportasi,
aneka industri, properti, dan real estat.
Mengantisipasi dampak terhadap pekerja di sektor itu, pemerintah sepakat menyalurkan bantuan
subsidi upah senilai Rp500.000 per bulan dan dibayarkan selama 2 bulan di mana pembayaran
dilakukan sekaligus. Jumlah penerima subsidi upah kali ini mencapai 8 juta pekerja dengan
estimasi anggaran senilai Rp8 triliun.
Sementara itu. kalangan ekonom menilai pemerintah dinilai tidak lagi memiliki waktu yang cukup
untuk melakukan pengumpulan data penerima bantuan subsidi upah dengan terjun ke lapangan.
Ekonom Center of Reform on Economics Mohammad Faisal menilai ada dua langkah yang bisa
diambil pemerintah, pertama, menargetkan pekerja di sektor usaha paling terdampak, baik dari
sisi durasi maupun kedalaman kontraksi.
"Misalnya, industri pariwisata, ritel perdagangan besar, dan transportasi yang sudah 1 tahun
lebih belum lepas dari dampak pandemi," tuturnya.
52
