Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020

Di Indonesia ada sekitar 59,6 juta UMKM, jadi yang mendapatkan bantuan modal kerja hanya
20%, yang lainnya bagaimana? Mengapa pemerintah tidak memilih program- program yang
jelas-jelas menggerakan sektor ekonomi masyarakat. Triliunan rupiah yang dibagi dalam bentuk
uang atau barang itu harusnya hanya stimulus dan hanya diberikan kepada fakir miskin sesuai
dengan amanat UUD 1945. Membantu fakir miskin tidak harus diberikan dalam bentuk uang,
tetapi bisa saja pemerintah membuatkan usaha produktif secara berkelompok sesuai dengan
kebutuhannya.

Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah
turunan dari Pasal 34 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Selama ini kelompok masyarakat yang tergolong fakir miskin hanya diberi uang untuk
bantuan hidup, bukan diproduktifkan dengan kegiatan usaha tertentu. Pemerintah melalui
lembaga- lembaga pelatihan formal maupun kegiatan-kegiatan informal dapat melibatkan fakir
miskin untuk menjadi pesertanya. Ajari dan tuntun sampai fakir miskin itu dapat hidup mandiri.

Yang menjadi aneh dari program bagi-bagi uang selama pandemi Covid-19 ini adalah sasarannya
justru kelompok masyarakat yang sebenarnya bukan kelompok yang sangat membutuhkan. Para
pengangguran, buruh tani, korban PHK, dan pekerja-pekerja serabutan yang sebenarnya harus
disasar oleh program pemerintah.

Memberdayakan kelompok masyarakat lemah secara ekonomi tersebut yang harusnya menjadi
prioritas pemerintah. Dengan pemberdayaan UMKM secara maksimal pemerintah akan sangat
terbantu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya ditujukan
untuk pelaku UMKM yang sudah berjalan, tetapi pemerintah dapat membantu kelompok
masyarakat bawah untuk membuat usahausaha produktif. Bukan justru masyarakat diberi uang
untuk keperluan yang tidak jelas dan melahirkan masyarakat pasif dan konsumtif. (37)

--Dr Purwoko MM , dosen MM FEB UAD Yogyakarta ..

211