Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 177
Dalam hal pelayanan, selanjutnya dibagi secara daring (online) maupun luring (offline). Untuk
pengusaha ataupun pekerja yang berniat mengutarakan laporan dengan langsung dapat
mendatangi posko THR yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1, Jakarta
Selatan, tepatnya di ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker.
Pelaksanaan program ini tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab
itu, pengusaha atau pekerja yang datang harus menunjukkan surat hasil tes COVID-19 baik PCR
test ataupun swab antigen.
Sedangkan, bagi pengunjung yang belum mendapatkan surat keterangan bebas COVID-19 tidak
perlu khawatir, sebab di lokasi akan disediakan layanannya secara gratis.
Infonya, posko ini bisa diakses secara daring lewat www.bantuan.kemnaker.go.id dan juga
melalui call center 1500 630. Langkah pertama, pengusaha atau pekerja dapat membuka laman
website kemnaker.go.id, selanjutnya pilih layanan posko THR hingga menyajikan pilihan dua
termin, antara lain informasi THR, pengaduan THR, dan juga konsultasi.
Setelah itu pengusaha atau pekerja dapat memilih menu konsultasi dan pengaduan THR, dan
berlanjut pada layanan pusat bantuan, kemudian pilih layanan pengaduan.
Namun, untuk melakukan konsultasi dan pengaduan harus memiliki user login, dengan
memasukkan KTP, nomor handphone, atau email, serta password. Selanjutnya, baru bisa
menyampaikan konsultasi atau pengaduan. Jika berhasil maka konsultasi atau pengaduan akan
tercatat.
Namun, untuk mendapatkan layanan konsultasi dan pengaduan, pengunjung wajib mempunyai
user login, dengan menyertakan KTP, nomor handphone, email, dan juga password.
Menurut Ida, kehadiran posko THR keagamaan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah agar
hak pekerja/buruh dalam menerima THR Keagamaan dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
Dari jadwalnya, posko THR dibuka sejak 20 April sampai 20 Mei 2021. Sedangkan posko THR
luring memiliki jadwal aktif mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.
Rencananya, posko THR ini akan dihadirkan pula di provinsi, kabupaten, atau kota di seluruh
wilayah Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi dapat menjadi lebih aktif. Ida
berharap posko THR tersebut dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme
perundang-undangan yang efektif dan tertib, demi tercapainya kesepakatan yang saling
memuaskan antara pihak pengusaha dan pekerja.
176