Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 172
Judul Asosiasi Pekerja Minta Kemnaker Ketat Awasi Pembayaran THR 2021
Nama Media nkriku.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://nkriku.com/asosiasi-pekerja-minta-kemnaker-ketat-awasi-
pembayaran-thr-2021/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-20 15:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Selama ini jumlah tenaga pengawas di
semua tingkatan masih sangat minim
negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Jangan sampai di tahun 2021 ini,
perusahaan tersebut mengulangi lagi pelanggaran pembayaran THR kepada pekerjanya.
Organisasi Pengusaha baik Apindo, Kadin maupun organisasi pengusaha berbasis sektoral, dari
tingkat pusat sampai tingkat daerah juga perlu berperan aktif untuk mengingatkan dan
mengawasi anggotanya
Ringkasan
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia alias Aspek Indonesia berharap Kementerian Ketenagakerjaan
dan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia memaksimalkan fungsi pengawasan pada
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021. "Selama ini jumlah tenaga
pengawas di semua tingkatan masih sangat minim," ujar Presiden Aspek Mirah Sumirat dalam
keterangan tertulis, Selasa, 20 April 2021.
ASOSIASI PEKERJA MINTA KEMNAKER KETAT AWASI PEMBAYARAN THR 2021
Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia alias Aspek Indonesia berharap Kementerian
Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia memaksimalkan fungsi
pengawasan pada pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021.
"Selama ini jumlah tenaga pengawas di semua tingkatan masih sangat minim," ujar Presiden
Aspek Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 April 2021.
Persoalan tenaga pengawas, menurut Mirah, menjadi masalah klasik yang belum secara
maksimal ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jika jumlah tenaga pengawas
sudah memadai, ia meyakini pelayanan dan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan
perundang-undangan dapat lebih cepat terselesaikan.
171
