Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 169
Saat ini, Permenaker tersebut sudah terbit. Demikian juga dengan regulasi turunan UU No. 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hingga saat ini belum
selesai. Padahal, Anak Buah Kapal (ABK) perlu perlindungan yang riil dari Pemerintah kita.
"Demikian juga dengan PP No. 60 Tahun 2015 junto Permenaker no. 19 tahun 2015 yang
memang bertentangan dengan Pasal 35 dan pasal 37 UU SJSN, hingga saat ini belum juga
direvisi," ucap Timboel.
"Padahal, kedua regulasi ini dikeluhkan Bu Menaker pada saat rapat kerja dengan Komisi IX RI,"
tuturnya.
"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 070/2011 yang membolehkan pekerja untuk
mendaftarkan dirinya di program jaminan sosial, karena perusahaan tidak juga mendaftarkan
mereka ke jamsos, hingga saat ini tidak di- follow up oleh Bu Menaker," kata dia.
"Seharusnya, Bu Menaker memastikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan membuka
Desk Khusus Pendaftaran untuk meningdaklanjuti Putusan MK ini," kata Timboel.
"Bila saja Desk Khusus ini ada maka pekerja yang belum didaftarkan bisa mendaftar sendiri, dan
ini akan meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial," lanjutnya.
Saat ini, ungkap Timboel, Menaker Ida Fauziyah meminta BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan untuk mengintegrasikan datanya sesuai amanat PP Nomor 37 Tahun 2021,
saya berharap Kemnaker terus mengawal dan memantau proses integrasi data ini sehingga
kepesertaan jaminan sosial bisa ditingkatkan.
Di 2016 lalu ada upaya untuk mengintegrasikan data di kedua BPJS ini khususnya untuk data
kepesertaan di Pekerja Penerima Upah sektor swasta dan BUMN.
"Namun upaya ini tidak berjalan dengan baik sehingga persoalan kepesertaan masih terus terjadi
hingga saat ini," tuturnya.
Tidak hanya itu, upaya mengintegrasikan data ini pun harus juga melibatkan data yang dimiliki
oleh Kemnaker.
Saya berharap data-data ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Kemnaker, sebagai amanat dari UU
No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, juga bisa terintegasi dengan data
kedua BPJS.
Semoga juga data-data tersebut bisa terintegrasi dengan data perpajakan.
Menurut Timboel, persoalan utama di Kementerian Ketenagakerjaan adalah kinerja Pengawas
Kenagakerjaan yang sangat rendah.
Sampai saat ini pun, Menaker Ida Fauziyah belum memiliki upaya untuk meningkatkan peran
pengawasan dan penegakan hukum sehingga semua regulasi ketenagakerjaan bisa diterima oleh
pekerja.
"Masalah THR, upah minimum, PHK, dan hak normatif lainnya selau menjadi masalah karena
rendahnya peran pengawasan ketenagakerjaan, apalagi dengan ditariknya pengawas
ketenagakerjaan di Propinsi," katanya.
"Semoga Bu Menteri bisa meningkatkan kinerjanya sehingga segala persoalan ketenagakerjaan
bisa diminimalisir, dan hubungan industrial di tempat kerja menjadi lebih baik, dan pastinya
seluruh pekerja baik di dalam negeri dan luar negeri terlindungi," ujar Timboel
menambahkan.***.
168
