Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 171
KETUA MPR MINTA KEMENAKER TINDAK TEGAS PERUSAHAAN YANG NUNGGAK
BAYAR THR
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti soal kebijakan pemerintah terkait pencairan
Tunjangan Hari Raya (THR) pada Idul Fitri tahun ini, di mana pemerintah menjanjikan pencairan
THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada H-10 Lebaran, sementara THR bagi pegawai dan
buruh dibayarkan H-7 Idul Fitri.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta pemerintah, dalam hal ini Menko
Perekonomian dan Menteri Keuangan segera menerbitkan payung hukum terkait pencairan THR
pada Lebaran 2021 ini. "Agar pencairan THR dapat dipertanggung jawabkan secara keuangan,
di samping itu untuk diketahui apakah pemberian THR tahun ini diberikan kepada seluruh jenjang
PNS atau seperti tahun lalu, THR diberikan terbatas," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa
(20/4/2021).
Politikus Partai Golkar ini juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menginstruksikan kepada seluruh
pimpinan perusahaan untuk mematuhi keputusan pemerintah tentang pemberian THR bagi
pegawai atau buruh H-7 Idul Fitri. "Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/-IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2021," imbuhnya.
Terkait pengawasannya, mantan Ketua DPR ini meminta agar Kemenaker memanfaatkan dari
fungsi Posko THR Keagamaan 2021 untuk menampung pengaduan pegawai/buruh atas
pelaksanaan pembayaran THR, sebagai sarana kontrol dalam meningkatkan pengawasan guna
menjamin hak para pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa
dibayarkan sesuai ketentuan yang ada.
Jika ditemukan pelanggaran, sambung Bamsoet, Kemenaker dan Disnaker harus memberikan
sanksi kepada perusahaan tersebut. "Meminta Kemenaker dan Disnaker untuk menindak tegas
jika ada perusahaan yang mengabaikan atau melanggar kewajibannya dalam membayar THR
Keagamaan, sebagai upaya dalam melindungi hak para pekerja," tegas Bamsoet.
(cip).
170
