Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI)) Semoga Bu Menteri bisa
meningkatkan kinerjanya sehingga segala persoalan ketenagakerjaan bisa diminimalisir, dan
hubungan industrial di tempat kerja menjadi lebih baik, dan pastinya seluruh pekerja baik di
dalam negeri dan luar negeri terlindungi

Ringkasan

Isu pergantian menteri atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo terus
mencuat. Beredar sejumlah nama menteri yang layak diganti atau direposisi dalam reshuffle
kabinet kali ini karena kinerjanya dinilai kurang optimal. Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar menyebut salah satu yang perlu segera diganti dalam reshuffle kabinet
adalah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

ISU RESHUFFLE KABINET MENCUAT, KINERJA MENAKER IDA FAUZIYAH DISOROT

Isu pergantian menteri atau reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo terus
mencuat. Beredar sejumlah nama menteri yang layak diganti atau direposisi dalam reshuffle
kabinet kali ini karena kinerjanya dinilai kurang optimal. Sekjen Organisasi Pekerja Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar menyebut salah satu yang perlu segera diganti dalam reshuffle kabinet
adalah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Menurut dia, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang ikut mempengaruhi
kondisi ekonomi bangsa ini.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditentukan oleh kehadiran investasi untuk membuka
lapangan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan.

Pembukaan lapangan kerja dengan mengundang lebih banyak investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia tentunya harus didukung oleh kesiapan regulasi dan penegakkan hukum
serta anggaran.

Kementerian Ketenagakerjaan yang merupakan salah satu kementerian utama yang ikut
bertanggungjawab menghadirkan iklim investasi yang baik, harus mampu menghadirkan iklim
hubungan industrial yang berkualitas termasuk di dalamnya peran pengawas ketenagakerjaan.

Investasi akan sangat dipengaruhi oleh kondisi hubungan industrial dan kepastian hukum.

UU Cipta Kerja yang diyakini Pemerintah akan membuka lapangan kerja dengan signifikan
sehingga bisa mengatasi defisit angkatan kerja, tentunya akan terkendala bila hubungan
industrial selalu bermasalah dan peran pengangawas ketenagakerjaan terus rendah.

"Selama menjabat Menteri Ketenagakerjaan, sejak Oktober 2019, saya menilai Kementerian
Ketenagakerjaan masih belum optimal dalam kinerjanya, khususnya untuk meningkatkan
kualitas hubungan industrial di tempat kerja dan memperbaiki peran pengawas ketenagakerjaan
dalam mengawal seluruh regulasi ketenagakerjaan," kata Timboel dalam siaran pers, Selasa 20
April 2021.

Dari sisi regulasi, ujar dia, beberapa regulasi turunan yang diamanatkan harus dibuat ternyata
telat dibuat oleh Kemnaker di bawah Menaker Ida Fauziyah.

Salah satunya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang JK-JKm. Keterlambatan
mengakibatkan banyak anak dari pekerja peserta JKK dan JKm yang meninggal tidak segera
dapat beasiswa.
167