Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 163
Judul Pemerintah Diminta Rampungkan Payung Hukum Pencairan THR
Nama Media sindonews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/402914/13/pemerintah-diminta-
rampungkan-payung-hukum-pencairan-thr-1618905879
Jurnalis Rakhmatulloh
Tanggal 2021-04-20 15:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Di samping itu untuk diketahui apakah pemberian
THR tahun ini diberikan kepada seluruh jenjang PNS atau seperti tahun lalu, THR diberikan
terbatas
negative - Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI) Meminta Kemnaker dan Disnaker untuk menindak
tegas jika ada perusahaan yang mengabaikan atau melanggar kewajibannya dalam membayar
THR Keagamaan, sebagai upaya dalam melindungi hak para pekerja
Ringkasan
Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi langkah pemerintah yang menjanjikan pencairan
tunjangan hari raya (THR) untuk PNS, TNI, dan Polri dilakukan H-10 Lebaran 2021, sementara
THR bagi pegawai dan buruh dibayarkan H-7 Idul Fitri. Selain itu, kata Bambang, pihaknya juga
meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk
mematuhi keputusan pemerintah tentang pemberian THR bagi pegawai atau buruh H-7 idul Fitri,
sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/-IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.
PEMERINTAH DIMINTA RAMPUNGKAN PAYUNG HUKUM PENCAIRAN THR
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi langkah pemerintah yang menjanjikan
pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk PNS, TNI, dan Polri dilakukan H-10 Lebaran 2021,
sementara THR bagi pegawai dan buruh dibayarkan H-7 Idul Fitri.
"Di samping itu untuk diketahui apakah pemberian THR tahun ini diberikan kepada seluruh
jenjang PNS atau seperti tahun lalu, THR diberikan terbatas," ujarnya Selasa (20/4/2021).
Selain itu, kata Bambang, pihaknya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menginstruksikan
162
