Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

"Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam peluncuran Posko THR di
Jakarta, Senin (19/4/2021).

Menaker menyebut pemerintah tetap memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang tak
mampu membayar THR paling lambat H-7. "Bisa diberikan kelonggaran maksimal H-i Lebaran
dengan catatan pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan
berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas
ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran," tuturnya.

Menaker mempersilakan kepada karyawan untuk melapor ke Posko THR jika perusahaan tak
membayar sesuai aturan. Posko tersebut, kata dia, dibangun tak hanya di level pusat, melainkan
di provinsi dan kabupaten/kota.

"Pendirian poslco ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR
kepada pekerja atau buruh menjadi lebih efektif," katanya.
Posko itu akan memberikan layanan kepada pekerja atau buruh dan pengusaha dengan tiga
aspek utama yaitu informasi seputar kebijakan aturan THR 2021, ruang konsultasi dan kemudian
pengaduan pelaksanaan THR 2021.

Pemanfaatan posko itu bisa dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor Kemnaker yang
memperhatikan protokol kesehatan atau melalui daring (online) yang bisa diakses lewat
www.bantuan.kemnaker.go.id atau call center 1500 630. Layanan Posko THR 2021 diberlakukan
mulai 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja 08.00 WIB-15.00 WIB

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Ida mengatakan posko tahun ini selain melibatkan berbagai
unsur unit kerja internal Kemnaker, tapi juga mendorong keterlibatan perwakilan serikat pekerja
serta pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau.

Danial

195