Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Judul MENAKER INSTRUKSIKAN KEPALA DAERAH HUKUM PERUSAHAAN TAK
BAYAR THR
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Danial
Tanggal 2021-04-20 14:25:00
Ukuran 159x233mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 50.085.000
News Value Rp 250.425.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya minta para gubernur, bupati, dan wali
kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bisa diberikan kelonggaran maksimal H-i
Lebaran dengan catatan pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pendirian poslco ini dilakukan agar
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR kepada pekerja atau buruh menjadi
lebih efektif

Ringkasan

Perusahaan diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum
Lebaran. Setiap perusahaan yang melanggar dikenakan sanksi atau hukuman. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, sanksi tersebut bisa dijatuhkan kepala
daerah kepada perusahaan yang tak membayar tunjangan hari raya (THR), sesuai dengan
ketentuan.

MENAKER INSTRUKSIKAN KEPALA DAERAH HUKUM PERUSAHAAN TAK BAYAR THR

Perusahaan diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum
Lebaran. Setiap perusahaan yang melanggar dikenakan sanksi atau hukuman.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, sanksi tersebut bisa dijatuhkan
kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar tunjangan hari raya (THR), sesuai dengan
ketentuan.

194