Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

"Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," jelas Ida dalam konferensi pers virtual mengenai THR Tahun 2021 di
Jakarta, Senin, 12 April.

Pembayaran THR keagamaan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun
2016, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal.

1. Penerima THR keagamaan adalah pekerja/buruh yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan
secara terus menerus atau lebih.

2. Penerima THR keagamaan adalah pekerja/buruh yang punya hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

Besaran atau nominal THR yang diberikan kepada pekerja atau buruh ada ketentuannya sendiri.
Berikut adalah cara menghitung THR.

1. Pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, besaran THR-
nya adalah 1 bulan upah.

2. Pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
besaran THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan ( x 1 bulan upah).

3. Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, besaran THR adalah upah 1
bulan dengan cara hitung berikut.

Ida juga mengatakan bahwa ada sanksi bagi pengusaha atau perusahaan terlambat
membayarkan THR 2021 secara penuh berdasarkan aturan yang berlaku.

"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," terang Menteri Ketenagakerjaan.
Ada pula sanksi administratif yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 9 ayat 1 dan 2. Isinya, perusahaan yang tidak membayarkan THR keagamaan kepada
pekerja/buruh dalam kurun waktu paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan akan
dikenai sanksi administratif.
Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

Selain itu, tambah Ida, sanksi administratif dan denda yang diberikan kepada pengusaha atau
perusahaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau perusahaan mengenai
pembayaran THR keagamaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain info mengenai cara menghitung THR tahun 2021, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya
hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!.

189