Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 254
atau buruh paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. Jika perusahaan telat membayar THR
sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda.
BERHARAP THR BURUH JUGA LANCAR SEPERTI YANG DIDAPAT PNS, TNI, DAN
POLRI
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan seluruh
Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya
(THR) pada H-10 Idulfitri 2021. Diharapkan, lancarnya tunjangan untuk PNS, TNI dan Polri juga
dirasakan oleh para buruh.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah mengeluarkan aturan pemberian THR
keagamaan, di mana tunjangan tersebut wajib dibayarkan penuh kepada pekerja atau buruh
paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. Jika perusahaan telat membayar THR sesuai batas
waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada pengusaha
yang melaporkan ketidaksanggupannya untuk membayar THR keagamaan 2021 bagi pekerjanya
secara penuh. Seperti diketahui, pekan lalu Kemenaker mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor
N/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ini memuat ketentuan bahwa pengusaha wajib membayar THR
pekerjanya secara penuh atau tidak dicicil paling lambat H-7 sebelum Lebaran tahun ini.
Namun, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha yang tidak mampu membayar
THR secara penuh imbas usaha yang belum pulih akibat COVID-19. Pengusaha bisa melaporkan
kondisi perusahaannya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Batas kelonggaran yang diberikan
H-1 sebelum Hari Raya Keagamaan.
"Sampai hari ini belum ada perusahaan yang tidak mampu. Karena biasanya terbaca aduan pada
minggu kedua dan ketiga dan batas akhir pembayaran THR H-7. Jadi pengusaha atau pekerja
melaporkan pada H-7," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 19 April.
Sebelum melapor ke Kemnaker, kata Ida, pengusaha yang tidak sanggup membayar THR secara
penuh tahun ini, harus melakukan dialog lebih dulu dengan para pekerjanya, termasuk secara
kekeluargaan.
"Dialog antara pengusaha dan pekerja terkait ketidakmampuan didasarkan bukti laporan
keuangan internal dan hasil pembahasan bipartit. Dilaporkan di dinas ketenagakerjaan
setempat," ujarnya.
Lebih lanjut, Ida mengatakan, pengusaha yang melanggar dengan tidak memberikan THR secara
penuh dan tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan akan mendapatkan sanksi
administratif dan denda.
Adapun aturan mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan. Dalam aturan tersebut, perusahaan yang terlambat membayar THR Keagamaan
dikenai denda sebesar 5 persen. "Sanksi jika terlambat membayar sesuai peraturan perundang-
undangan dikenakan denda. Denda tersebut digunakan untuk kepentingan pekerja atau buruh,"
jelasnya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka posko pelaksanaan tunjangan hari
raya (THR) keagamaan 2021. Tujuannya untuk memberikan pelayanan konsultasi, memantau
253
