Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 251
buruhyang masih aktif, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK terhitung sejak 30 hari
sebelum hari raya keagamaan, "Mereka berhak menerima THR keagamaan," Kata Kabid
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Roni Aries.
Dia menjelaskan SE ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2016
tentang THR keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Tanggal 08 Maret 2016 dan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/ HK04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Tanggal
12 April 2021.
Poin-poin lain dalam SE tersebut adalah pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada
pekerja/buruh bagi pekerja yang merayakan Idul Fitri bagi yang beragama Islam, Hari Raya
Natal bagi yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi yang
beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi yang
beragama Konghucu.
Pemberian THR keagamaan wajib diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan
kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja/ karyawan
tetap), atau perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja/karyawan kontrak) dengan ketentuan
seperti pengusaha wajib memberikan THR bagi yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara
terus menerus ataulebih.
"Besaran THR Keagamaan ditetapkan untuk pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja
12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan 1 bulan upah. Pekerja yang mempunyai
masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara
proposional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja 12 bulan dikalikan satu bulan
upah," jelas Roni.
THR keagamaan ini wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya,
dan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah. Dalam
hal perusahaan masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu membayar THR,
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan, yang dilaksanakan
secara kekeluargaan dan dengan itikad baik serta dapat memastikan kesepakatan pembayaran
THR 2021 kepada pekerja/buruh, "Pengusaha agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
pembayaran THR 2021 secara tepat waktu, dengan menunjukkan laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan," ujarnya.
Dia menambahkan pengusaha yang telah melakukan kesepakatan dengan pekerja, dapat
melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate paling lamba
17 hari sebelum hari raya.
"Pengusaha yang tidak membayar THR dan mengabaikan ketentuan yang telah diatur, akan
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
tegasnya, (cr-02/onk)
250
