Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 247

Jika pelapor belum memiliki keterangan bebas Covid-19, Kemenaker juga menyediakan fasilitas
              layanan tersebut.
              Posko THR secara luring dapat dikunjungi selama jam kerja, Senin sampai dengan Jumat yakni
              mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

              Selain  dengan  metode  luring,  Anda  juga  bisa  mengakses  pelaporan  secara  online  melalui
              www.bantuan.kemnaker.go.id.

              Dalam laman tersebut, ada 2 menu informasi yang bisa Anda pilih, yakni Informasi THR dan
              Konsultasi dan Pengaduan THR.

              Bila ingin melakukan konsultasi atau pengaduan, maka Anda dapat memilih menu Konsultasi dan
              Pengaduan THR.

              Untuk masuk dalam layanan, Anda terlebih dahulu harus memiliki User ID dengan klik Daftar
              Sekarang.

              Jika  sudah  memiliki  User  ID,  Anda  bisa  langsung  login,  dan  memulai  tahapan  konsultasi,
              selanjutnya konsultasi dan pengaduan THR Anda akan tercatat secara otomatis.

              Selain melalu offline dan online, pengaduan juga bisa dilakukan dengan menghubungi call center
              1500 630.
              Kemenaker menjamin Posko THR 2021 berbeda dengan posko THR sebelumnya.

              Selain  melibatkan  seluruh  perangkat  internal  Kemenaker,  posko  THR  tahun  ini  juga
              menghadirkan  tim  pemantau  yang  diharapkan  bisa  memberikan  saran  dan  masukan  terkait
              pelaksanaan tugas Posko THR.

              Tim pemantau terdiri dari serikat buruh dan pekerja, unsur organisasi, serta unsur pengusaha
              yang duduk dalam Dewan Pengupahan Nasional.

              Di sisi lain, Ida juga memastikan posko THR dapat didirikan di provinsi, kabupaten dan kota di
              seluruh Indonesia dan diawasi oleh Gubernur, Bupati dan Walikota setempat.

              Ida berharap peran aktif perangkat daerah bisa mendisiplinkan perusahaan yang tidak patuh
              aturan dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, sesuai Undang-undang yang berlaku.(.





























                                                           246
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252