Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 243
Judul Gandeng Buruh & Pengusaha, Kemenaker Buka Posko Pengaduan THR
Nama Media law-justice.co
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/107131/gandeng-buruh--pengusaha-
kemenaker-buka-posko-pengaduan-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-20 11:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin benar-benar melibatkan stakeholder
ketenagakerjaan, di internal kami konsolidasikan tapi kami juga ajak masuk dalam posko ini
representasi dari teman serikat pekerja dan buruh maupun representasi dari pengusaha
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan sediakan secara gratis bagi teman-
teman yang belum memiliki surat keterangan covid-19 atau tidak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Keberadaan posko THR keagamaan ini
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR
Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada,
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami ingin benar-benar melibatkan stakeholder
ketenagakerjaan, di internal kami konsolidasikan tapi kami juga ajak masuk dalam posko ini
representasi dari teman serikat pekerja dan buruh maupun representasi dari pengusaha
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan sediakan secara gratis bagi teman-
teman yang belum memiliki surat keterangan covid-19 atau tidak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberadaan posko THR keagamaan ini
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR
Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) resmi membuka posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2021. Posko ini memberikan sejumlah fasilitas meliputi pelayanan informasi,
konsultasi, pengaduan pelaksanaan pembayaran THR, hingga memantau penegakan hukum
pelanggaran pembayaran THR keagamaan.
242
