Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 238

Judul               Bayar THR Tak Tepat Waktu, Kepala Daerah Diminta Beri Sanksi
                                    Perusahaan
                Nama Media          jambiupdate.co
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://jambiupdate.co/read/2021/04/20/93420/bayar-thr-tak-tepat-
                                    waktu-kepala-daerah-diminta-beri-sanksi-perusahaan
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-20 12:02:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya minta para gubernur, bupati, dan wali
              kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
              berlaku

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan catatan pengusaha wajib melakukan
              dialog  dengan  pekerja  untuk  mencapai  kesepakatan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang
              transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7
              lebaran

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Pendirian  posko  ini  dilakukan  agar
              pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR kepada pekerja atau buruh menjadi
              lebih efektif



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker),  Ida  Fauziyah  mengaskan,  bahwa  perusahaan  wajib
              membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Jika tidak, maka
              perusahaan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  atau  hukuman.  Sanksi  tersebut  bisa  dijatuhkan
              kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.



              BAYAR THR TAK TEPAT WAKTU, KEPALA DAERAH DIMINTA BERI SANKSI
              PERUSAHAAN

              JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengaskan, bahwa perusahaan
              wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

              Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut bisa
              dijatuhkan kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.

                                                           237
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243