Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 234
Pada era digitalisasi saat ini, menurut Sahat, tidak diperlukan lagi pendirian posko secara fisik
dalam menangani masalah yang dihadapi buruh/pekerja. Akibatnya, kehadiran posko itu tidak
jelas manfaatnya bagi buruh yang bermasalah soal THR dan kesejahterannya.
“Yang diinginkan buruh itu adalah THR diterima tepat waktu sesuai aturan,” tandasnya.
Untuk memastikan hak buruh/pekerja soal THR itu diterima adalah dengan menggunakan
teknologi virtual. Dan hal itu tidak perlu menunggu berdirinya posko THR, tetapi dapat dilakukan
oleh buruh sejak jauh – jauh hari. Apalagi posko itu diadakan waktunya pada bulan puasa.
Sehingga jika pun ada pengaduan ke posko itu, kemungkinan penyelesalian kasusnya telah lewat
Hari Raya. Padahal yang penting bagi buruh adalah THR itu diterima sebelum hari raya, sesuai
diberikannya tunjangan kesejahteraan keagamaan itu.
Pendirian Posko THR tahun ini, menurut Sahat, menunjukan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah tidak punya konsep jelas yang memastikan hak pekerja soal THR diterima pekerja tepat
waktu. Apalagi saat pandemi Covid-19 yang membuat keadaan pekerja terpuruk.
Menaker Ida menjelaskan, Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa
dimanfaatkan para pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya layanan
secara luring (offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot
Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan. Layanan tatap muka ini dilakukan dengan
tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
233
