Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 235

Judul               Tak Dapat THR Bisa Kirim Aduan
                Nama Media          Lombok Post
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         Pg1&4
                Jurnalis            Jpg
                Tanggal             2021-04-20 12:05:00
                Ukuran              225x115mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 27.000.000

                News Value          Rp 270.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sejauh ini sih belum ada laporan perusahaan
              yang tak mampu membayar THR sesuai dengan jadwal

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Besaran denda 5 persen dari THR yang harus
              dibayarkan. Denda tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh

              negative  -  Haiyani  Rumondang  (Direktur  Jenderal  Binwasnaker  dan  K3  Kementerian
              Ketenagakerjaan) dalam proses pemeriksaan, ternyata tidak mumi soal pembayaran THR



              Ringkasan

              Belum Ada Laporan Pengusaha Tak Mampu Bayar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
              secara resmi membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Posko akan
              diawasi oleh tim pemantau yang terdiri dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan dari unsur
              organisasi pengusaha.



              TAK DAPAT THR BISA KIRIM ADUAN

              Belum Ada Laporan Pengusaha Tak Mampu Bayar
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara resmi membuka Posko Tunjangan Hari Raya
              (THR) Keagamaan Tahun 2021. Posko akan diawasi oleh tim pemantau yang terdiri dari unsur
              serikat pekerja/serikat buruh dan dari unsur organisasi pengusaha.

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengungkapkan,  keberadaan  posko  ini
              sebagai upaya pemerintah memastikan hak THR buruh/ pekerja dibayarkan sesuai ketentuan.
              Sehingga  pekerja/buruh  dapat  melakukan  konsultasi  maupun  pengaduan  atas  pelaksanaan
              pembayaran THR.





                                                           234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240