Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 236

Posko THR ini bisa diakses secara hiring (offine) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)
              Kem-naker. Namun, bisa juga melalui daring (online) di laman www. bantuan.kemnaker.go.id
              dan call center 1500 630. Layanan akan dibuka sampai 20 Mei 2021.

              Sebagaimana  Surat  Edaran  (SE)  NomorM/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan  THR
              Keagamaan  Tahun  2021,  perusahaan  wajib  memberi  THR  secara  penuh  kepada
              pekerja/buruhnya maksimal H-7 Lebaran.

              Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak
              pandemi Covid-19 sehingga tak mampu membayar THR tepat waktu. Mereka boleh mencicil
              namun harus dibayar tuntas H-1 lebaran.

              "Sejauh ini sih belum ada laporan perusahaan yang tak mampu membayar THR sesuai dengan
              jadwal," ujarnya kemarin (19/4).

              Biasanya, lanjut dia, laporan pengusaha yang tak mampu membayar tepat waktu ini akan mulai
              muncul  di  minggu  kedua  atau  ketiga  ramadhan.  Menghadapi  kondisi  ini,  ia  meminta  agar
              perusahaan  melakukan  pertemuan  bipartite  terlebih  dahulu  dengan  pekerja  dengan
              menunjukkan laporan keuangan mereka. Setelahnya, melaporkan hasil diskusi tersebut pada
              Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran.

              Ida memastikan, bagi pengusaha yang tidak membayar THR secara penuh dan tepat waktu akan
              dijatuhi sanksi tegas. Baik administrative maupun denda. "Besaran denda 5 persen dari THR
              yang harus dibayarkan. Denda tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja
              atau buruh," tuturnya.

              Karenanya,  ia  meminta  gubernur,  bupati,  walikota  untuk  aktif  melakukan  pengawasan.
              Kemudian, berani menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang nakaL Disinggung soal perusahaan
              yang  belum  bayar  THR  tahun  lalu,  Dirjen  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan
              Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang mengatakan, bahwa proses pemeriksaan
              dan pengawasan masih dilakukan. Saat ini, masih ada 103 perusahaan yang belum memenuhi
              kewajiban pembavaran THR tahun 2020.

              Sebagai informasi, merujukdata Kemenaker, ada 410 pengaduan mengenai pembayaran THR
              Idul  Fitri  2020.  Dari  laporan  tersebut  terdapat  307  perusahaan  sudah  selesai  melalaikan
              pembayaran THR Sisanya, masih belum menyelesaikan kewajibannya.

              "dalam proses pemeriksaan, ternyata tidak mumi soal pembayaran THR," ungkapnya. Ada yang
              terkait  dengan  proses  perselisihan  hubungan  industrial.  Hal  ini  yang  membuat  proses
              penyelesaian tak juga rampung. (mia/JPG/r6)
























                                                           235
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241