Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

positive - Wan Abdurrahman (Kadisnaker Bandarlampung) Sesuai surat edaran, jadi THR harus
dibayar penuh H-7 Lebaran. Kita juga diminta untuk membuka posko pengaduan

Ringkasan

Sebagian besar perusahaan di Provinsi Lampung siap membayar tunjangan hari raya (THR) Idul
Fitri 1442 Hijriah tepat waktu. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Ary Meizari Alfian. Menurutnya, THR merupakan
kewajiban bagi perusahaan. Meskipun tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi Covid-19 yang

SIAP BAYAR THR TEPAT WAKTU BARU 80 PERSEN PERUSAHAAN

Sebagian besar perusahaan di Provinsi Lampung siap membayar tunjangan hari raya (THR) Idul
Fitri 1442 Hijriah tepat waktu. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Ary Meizari Alfian.

Menurutnya, THR merupakan kewajiban bagi perusahaan. Meskipun tidak dapat dipungkiri,
kondisi pandemi Covid-19 yang hampir dialami semua perusahaan baik dalam maupun luar
negeri membuat banyak perusahaan yang kesulitan hingga bangkrut.
Namun, lanjut Ary, ada perusahaan-perusahaan yang tetap survive dan baik saat pandemi Covid-
19 saat ini, seperti bidang kesehatan.

"Artinya sebagaimana disampaikan dalam SK Kemenaker, mereka dapat memenuhi
kewajibannya membayar THR. Tetapi tidak juga menutup mata ada perusahaan yang mengalami
kesulitan cash flow, tentu bisa berkoordinasi secara internal dengan pekerja maupun serikat
pekerjanya untuk menunda pembayaran THR," ujarnya, Senin (19/4).

Menurutnya, Apindo pun telah melakukan koordinasi. Di mana sebagian besar perusahaan
memiliki kemampuan untuk membayar THR tepat waktu. "Ada juga yang sulit. Kondisi ini di luar
dugaan semua pihak," ucapnya.

Untuk persentase perusahaan yang mampu bayar 'IUR tepat waktu, imbuhnya, saat ini Apindo
masih menginventarisasi dan memanggil perusahaan serta membuat surat kemampuan
perusahaan membayar THR. "Pembicaraan sudah dilakukan, sebagian besar atau 80 persenan
perusahaan akan melaksanakan kewajibannya (membayar THR tepat waktu, Red)" terangnya.

Sedangkan 20 persen lainnya, kata Ary, pihaknya masih menunggu dan menyerahkan ke
perusahaan masing-masing untuk koordinasi dengan internalnya. "Tetapi, saya cukup yakin
sebagian besar pekerja kita sudahi memahami. Mudah-mudahan segera ada laporan dari teman-
teman pengusaha," tuturnya.

Terkait sanksi, dia memahami saat ini kondisi tengah sulit sehingga yang terpenting iktikad baik
perusahaan untuk berusaha memenuhi kewajibannya bagi pekerja. "Kita juga monitor komitmen
yang akan dilaksanakan antara pegawrai dan perusahaan masing-masing," ucapnya.

Terpisah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mesuji menyatakan siap
mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker). "Ya, perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan," kata Kepala
Disnakertrans Mesuji Najmul Fikri, Senin (19/4) Untuk itu, pihaknya segera membuka posko
pengaduan masalah pembayaran THR di kantor Disnaketrans Mesuji, Desa

240