Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 239
"Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ida di Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Kendati demikian, kata Ida, pemerintah tetap akan memberikan kelonggaran kepada perusahaan
yang tak mampu membayar THR paling lambat H-7. Artinya, pencairan THR bisa diberikan
kelonggaran maksimal H-1 Lebaran.
"Dengan catatan pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran," terangnya.
Untuk itu, Ida mempersilakan kepada karyawan untuk melapor ke Posko THR jika perusahaan
tak membayar sesuai aturan. Posko ini dibangun tak hanya di level pusat, melainkan di provinsi
dan kabupaten/kota "Pendirian posko ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan
penyaluran THR kepada pekerja atau buruh menjadi lebih efektif," pungkasnya.
(der/fin) Sumber: www.fin.co.id.
238
