Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Posko THR ini bisa diakses secara luring (offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)
Kemnaker. Namun, bisa juga melalui dar-ing (online) di laman www.bantuan.kemnaker. go.id
dan call center 1500 630. Layanan akan dibuka sampai 20 Mei 2021.

Sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor M/6/ IIK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan THR
Keagamaan Tahun 2021, perusahaan wajib memberi THR secara penuh kepada
pekerja/buruhnya maksimal H-7 Lebaran.

Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak
pandemi Covid-19 sehingga tak mampu membayar THR tepat waktu. Mereka boleh mencicil
namun harus dibayar tuntas H-l lebaran.

"Sejauh ini sih belum ada laporan perusahaan yang tak mampu membayar THR sesuai dengan
jadwal," ujarnya kemarin (19/4).

Biasanya, lanjut dia, laporan pengusaha yang tak mampu membayar tepat waktu ini akan mulai
muncul di minggu kedua atau ketiga ramadhan. Menghadapi kondisi ini, ia meminta agar
perusahaan melakukan pertemuan bipartite terlebih dahulu dengan pekerja dengan
menunjukkan laporan keuangan mereka. Setelahnya, melaporkan hasil diskusi tersebut pada
Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran.

Ida memastikan, bagi pengusaha yang tidak membayar THR secara penuh dan tepat waktu akan
dijatuhi sanksi tegas. Baik administrative maupun denda. "Besaran denda 5 persen dari THR
yang harus dibayarkan. Denda tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja
atau buruh," tuturnya.

Karenanya, ia meminta gubernur, bupati, walikota untuk aktif melakukan pengawasan.
Kemudian, berani menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang nakal.

Disinggung soal perusahaan yang belum bayar THR tahun lalu, Dirjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang mengatakan,
bahwa proses pemeriksaan dan pengawasan masih dilakukan. Saat ini, masih ada 103
perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran THR tahun 2020.

Sebagai informasi, merujuk data Kemenaker, ada 410 pengaduan mengenai pembayaran THR
Idul Fitri 2020. Dari laporan tersebut terdapat 307 perusahaan sudah selesai melakukan
pembayaran THR. Sisanya, masih belum menyelesaikan kewajibannya.

"Dalam proses pemeriksaan, ternyata tidak murni soal pembayaran THR," ungkapnya. Ada yang
terkait dengan proses perselisihan hubungan industrial. Hal ini yang membuat proses
penyelesaian tak juga rampung.

Saat ini sendiri, sudah lima perusahaan yang direkomendasikan untuk mendapat sanksi
administratif. Pengawas ketenagakerjaan akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil
pemeriksaan nantinya. Rekomendasi ini disampaikan kepada gubernur, wali kota, bupati, atau
instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan.(mia)

305