Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur Aries Heriansyah menuturkan, sudah jelas aturan dan
diperkuat dengan surat edaran menteri. Kalau sudah jelas aturannya, makanya kami akan
melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan agar mau membayar THR secara utuh
kepada pekerjanya," ujar Aries.

Dijelaskan pula, apabila ada perusahaan yang tidak mampu, lebih baik melakukan mekanisme
sesuai ketentuan yang tertera dalam surat edaran. "Kami meminta perusahaan mau membayar
THR secara utuh, dan patuh terhadap surat edaran yang sudah diterbitkan," ucapnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum juga menegaskan perusahaan atau
pengusaha di daerahnya harus memberikan THR kepada para pegawai. Pandemi Covid-19 tak
boleh dijadikan alasan pengusaha tidak memberikan THR. Uu mengatakan, meski terdapat
pengecualian terhadap perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19, bukan berarti kewajiban
memberikan THR kepada karyawan hilang. THR tetap harus diberikan kepada karyawan
sekalipun perusahaan terdampakpandemi Covid-19.

"Ingat, anda itu bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang sukses, karena ada karyawan. Perusahaan
tanpa karyawan tak akan bisa apa-apa. Karyawan adalah hal yang sangat berharga," kata dia.
Karena itu, Uu meminta perusahaan di Jabar untuk menghargai karyawannya. Salah satunya
dengan memberikan THR "Jangan ada alasan untuk tidak memberikan THR," ujar dia.

Menurut dia, saat ini mayoritas perusahaan di Jabar telah mempekerjakan seluruh karyawannya.
Perusahaan di Jabar rata-rata juga sudah mulai beraktivitas 100 persen sejak januari 2021. "Saya
tahu persis karena saya sering ditugasi Gubernur datang ke perusahaan. Karenanya, tidak ada
alasan tidak bayar THR," kata Uu.

Diketahui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam SE itu dijelaskan, Gubernur
dan Bupati/Wali Kota dapat mengambil langkah bagi perusahaan yang masih terdampak
pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan Langkah
yang dapat diambil kepala daerah adalah mewajibkab pengusaha melakukan dialog dengan para
karyawannya untuk menentukan waktu pemberian THR Meski begitu, dialog itu tak akan
menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayar THR kepada karyawan. THR tetap wajib
diberikan kepada karyawan dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan. * ONE/SRA

caption

KESEJAHTERAAN : Para pekerja di salah satu perusahaan sedang melaksanakan aktivitasnya.
IST

313