Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

FSPMI menilai ada beberapa poin yang dianggap menjadi rujukan perusahaan untuk enggan
membayar THR secara penuh.
Sekjen FSPMI Cirebon Raya, Moh Machbub mengatakan pihaknya tidak heran dengan aturan
Menteri Tenaga Kerja RI terkait pemberian THR secara penuh. "Itu karena aksi kami para buruh
pada 12 April lalu sehingga muncul aturan menaker tersebut," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengawal penuh pemberian THR kepada buruh sesuai
dengan imbauan Menaker tersebut.

"Kita akan kawal, jangan sampai ada buruh yang tidak mendapatkan haknya yakni THR secara
penuh," tuturnya.

Karena menurut Machbub pada aturan Menaker tersebut ada beberapa poin yang menjadi celah
landasan Perusahaan yang enggan membayarkan THR secara penuh. "Kita lihat aturan menaker,
ada poin yang isinya. Bagi yang terkena dampak pendemi agar dirundingkan/dialog dengan
serikat pekerja itu salah satu isi edaran menaker. Ini akan dijadikan celah perusahaan untuk
tidak membayarkan dengan penuh," ujarnya.

Machbub mengatakan bagi perusahaan yang memiliki serikat pekerja saja banyak yang
mengabaikan aturan ketenagakerjaan yang ada. "Nah bagaimana jika perusahaan yang tidak
memiliki serikat pekerja. Yang ada serikat pekerja saja banyak perusahaan yang enggan
berunding lalu bagaimana yang tidak ada serikat pekerjanya?" tuturnya.

Machbub mengatakan saat 2020 yang lalu di Kabupaten Cirebon masih ada beberapa
perusahaan yang belum menyelesaikan pembayaran THR hingga saat ini.

"Pada tahun 2020 saja masih ada 3 perusahaan anggota kami yang belum selesai pembayaran
THRnya. Sehingga ditahun
2021 kita harus benar-benar mengawasi pemberian THR ini," ujarnya, (den)

316