Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. "Saya tekankan THR Keagamaan wajib dibayarkan
paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/ buruh yang bersangkutan," jelasnya.

Adapun dalam pelaksan-annya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga
diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih. THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Bagi pekerja/buruh
yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan. THR
diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1
bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang mempunyai
masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai
masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima tiap bulan selama masa kerja.

Selanjutnya, dalam SE dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pan-demi covid-19
dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan 2021 sesuai waktu yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.

Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/ wali kota agar memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha berdialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan secara
kekeluargaan dan itikad baik.

"Kesepakatan dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan 2021 pekerja/buruh yang
bersangkutan," kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengatakan kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan itu harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," katanya.

Menaker Ida pun meminta perusahaan untuk membuktikan ketidakmampuan untuk membayar
THR Keagamaan 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan secara transparan.
Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
daerah, Menaker Ida meminta gubernur beserta bupati/wali kota untuk menegakkan hukum
sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

62